Pengaruh Perluasan Kekuasaan Kolonial

Kebijakan pemerintah kolonial Barat terhadap wilayah Indonesia, termasuk eksploitasi yang telah dilakukannya, dari kerja wajib, sewa tanah, tanam paksa, dan politik pintu terbuka semuanya selalu merugikan rakyat Indonesia dan sebaliknya selalu menguntungkan pemerintah kolonial. Ketidakadilan inilah yang kemudian mendapat reaksi keras terutama dari kalangan liberal. Setelah golongan liberal mendapat kemenangan politik di Belanda, maka muncullah perhatian untuk memajukan kemakmuran di tanah jajahan. Cara yang ditempuh antara lain mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan wilayah jajahan dengan pembangunan di 3 bidang yaitu irigasi, pendidikan, dan perpindahan penduduk.

Walaupun ada perubahan dari tanam paksa ke ekonomi liberal, tetapi praktiknya bagi rakyat sama saja. Karena perubahan dari perusahaan negara ke perusahaan swata tidak berbeda. Kedua-duanya sama mengeksploitasi Indonesia untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Perbedaannya hanya terletak bahwa kini Indonesia terbuka bagi penanaman modal asing, meskipun modal Belanda lebij diutamakan. Akibatnya terjadi internasional perdagangan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar di bidang perkebunan dan pertambangan dengan modal Belanda, Inggris, Belgia, Cina, dan Jepang muncul di Indonesia. Diharapkan dengan adanya penanaman modal asing ini keinginan untuk memasukkan kekuasaan politik oleh negara-negara lain di Indonesia dapat dihindarkan. Namun kenyataanya ada juga pengaruh perluasan kekuasaan kolonial terhadap munculnya Nasionalisme Indonesia.

Dalam politik liberal ditekankan adanya perlindungan terhadp rakayt. Tetapi kenyataannya ada kecenderungan untuk menghambat kemajuan rakyat. Sebab meningkatkan taraf hidup rakyat berarti menghendaki modal. Padahal keuntungan perusahaan terletak karena tersedianya tenaga buruh yang murah. Timbul kontradiksi yang rumit penyelesaiannya dalam hubungan politik dan ekonomi kolonial. Akibatnya rakyat tetap menderita dan hidup sengsara. Melihat kepincangan tersebut, timbul di negeri Belanda suatu pemikiran untuk menghapuskan politik exploitasi,dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Partai-partai, bbaik partai agama maupun sosialis, mengecam pemerintah yang selama ini hanya mengeruk keuntungan saja tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mereka menuntut adanya suatu perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, suatu perubahanyang dapat membawa peningkatan budaya rakyat pribumi.

Selaras dengan perkembangan ekonomi, pemerintah tidak dapat mengelak lagi untuk mengadakan pembangunan. Karena kemajuan pesat perusahaan –perusahaan juga berkaitan dengan kebutuhan akan sarana-sarana lainnya. Seperti komunikasi yang lancar, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Di bidang administrasi pemerintah, pemerintah mengadakan beberapa perubahan. Seperti memperjelas kekuasaan bupati. Menciptakan undang-undang desentralisasi tahun 1903, dan pembentukan dewan-dewan kota dan daerah. Departemen-departemen baru, seperti Departemen Pertanian (1904), Departemen Perusahaan-Perusahaan Negara (1907), dibentuk. Pada permulaan abad ke-20 dibentuk dinas-dinas seperti Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kerajinan. Sedangkan Dinas Kesehatan dan Pengajaran diperluas.

Di bidang komunikasi, pemerintah melaksanankan pembangunan jalan raya dan jaringan kereta api di Jawa dan Sumatera. Pelabuhan baru dibangun seperti Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Teluk Bayur dan Belawan. Juga hubungan telegram dengan Eropa diadakan. Lancarnya komunikasi tidak hanya menguntungkan lalu lintas perdagangan tetapi juga menguntungkan bagi penduduk dan pemerintah umumnya. Untuk meningkatkan kesehatan rakyat, dilaukan pemberantasan penyakit menular, seperti pes, kolera, malaria, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan pertanian. Pemerintah membangun irigsi yang luas, seperti irigasi Brantas di Jawa Timur. Untuk kepentingan petani dan rakyat kecil didirikan bank-bankkredit, pertanian, bank padi, bank simpanan, dan rumah-rumah gadai. Koperasi juga didirikan tetapi kurang mendapat kemajuan. Meskipun usaha ini tidak berhasil mendorong produksi pribumi, tetapi telah berhasil mendidik rakyat tentang penggunaan uang. Untuk mengurangi kepadatan penduduk suatu daerah di Jawa, pemerintah melaksanakan transmigrasi. Daerah sasaran utama ialah Sumatera Timur untuk buruh perkebunan dan Lampung.

Meskipun pemerintah telah dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemerintah kolonial dan kaum kapitalis (pemilik modal), hasilnya tidak begitu terasa bagi rakyat. Bahkan kehidupan rakyat semakin tergantung kepada pengusaha dan pemilik modal sebagai penyewa tanah dan pembeli tenaganya. Tingkat kehidupan ekonomi rakyat masih tetap rendah. Perbedaan di bidang ekonomi, sosial, dan politik antara golongan Barat/asing dengan golongan pribumi sangat besar. Bahkan diskriminasi berdasarkan warna kulit semakin kuat. Penderitaan dan keterbelakangan rakyat yang berkepanjangan akibat penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menimbulkan rasa kebencian yang mendalam. Di tambah adanya diskriminasi terhadap warna kulit untuk golongan Bumi Putera maka kebencian dan rasa tidak puas semakin memuncak, yang akhirnya timbul keberanian untuk bangkit dan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial dana da sebagian rakyat yang mengadakan perlawanan untuk membela martabat rakyat dan bangsnaya. Itulah semangat nasionalisme mulai muncul pada diri rakyat Indonesia.